SIDOARJO – Pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo dinilai belum berjalan optimal, terutama pada sejumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang tidak beroperasi maksimal.
Pemerintah daerah menyoroti masih banyaknya persoalan di lapangan mulai dari manajemen pengelolaan yang tidak berjalan hingga fasilitas yang tidak dimanfaatkan secara maksimal.
Bupati Sidoarjo Subandi menyatakan penanganan sampah tidak bisa hanya dibebankan pada satu instansi, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen mulai dari pemerintah desa hingga masyarakat.
Selain itu pemerintah juga akan melakukan evaluasi rutin dan pemantauan harian untuk memastikan setiap kendala di lapangan dapat segera ditangani.
Di sisi lain masih ditemukan warga yang membuang sampah sembarangan bahkan dari luar wilayah desa, yang memperparah kondisi pengelolaan sampah di tingkat lokal.
Untuk memperkuat penegakan aturan pemerintah daerah berencana menggandeng pihak kepolisian guna memberikan efek jera bagi pelanggar.
Sementara itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo mengungkapkan bahwa sebagian pengelolaan sampah di desa sebenarnya sudah memiliki struktur organisasi, namun tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Permasalahan utama terletak pada lemahnya manajemen serta pengelolaan iuran yang belum transparan, padahal dana tersebut seharusnya digunakan untuk operasional pengolahan dan pengangkutan sampah.
Pemerintah juga mengingatkan bahwa pengelolaan dana yang tidak sesuai dapat berpotensi masuk ke ranah hukum.
Upaya penanganan sampah ini dinilai membutuhkan perbaikan sistem sekaligus perubahan perilaku masyarakat agar pengelolaan dapat berjalan efektif di semua tingkat.
