SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (7/7/2026). Rakor yang dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD, dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Sidoarjo itu membahas penguatan stabilitas daerah sekaligus kesiapan mendukung ketahanan pangan dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi lintas sektor untuk menyamakan langkah dalam menjaga kondusivitas daerah serta mengawal berbagai program strategis nasional yang akan dijalankan di Kabupaten Sidoarjo.
Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan stabilitas daerah tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga mencakup tata kelola pemerintahan, ketahanan sosial, dan kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan yang berdampak bagi masyarakat.
“Sidoarjo memiliki posisi strategis dalam mendukung stabilitas Jawa Timur. Karena itu, kami berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif bersama Forkopimda, tokoh agama, hingga seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Salah satu agenda yang dibahas dalam rakor adalah kesiapan daerah mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menilai keberhasilan program tersebut membutuhkan koordinasi antara Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Subandi, pengawasan bersama diperlukan agar kualitas makanan, keamanan pangan, serta ketepatan sasaran program tetap terjaga.
“Pelaksanaan MBG memerlukan sinergi kuat antara Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keberhasilan program ini harus ditopang pengawasan bersama agar kualitas, keamanan pangan, dan ketepatan sasarannya terjamin,” katanya.
Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Sidoarjo berencana mengintegrasikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP) di tingkat desa dan kelurahan sebagai penyedia bahan pangan lokal. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat pasokan pangan untuk MBG, tetapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat desa.
Dalam arahannya, Subandi meminta program ketahanan pangan daerah difokuskan pada tiga komoditas utama, yakni beras, gula, dan minyak goreng, karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
“Harus fokus pada tiga item kebutuhan dasar masyarakat, yaitu beras, gula, dan minyak. Kehadiran program pangan ini harus bisa meringankan beban ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Di akhir rapat, seluruh unsur Forkopimda, DPRD, perangkat daerah, dunia usaha, serta unsur masyarakat diajak terus memperkuat koordinasi agar stabilitas daerah tetap terjaga dan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan efektif.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap sinergi lintas sektor tersebut mampu mendukung pelaksanaan program nasional sekaligus menjaga kondisi daerah tetap aman, kondusif, dan memiliki ketahanan pangan yang lebih kuat di masa mendatang.
