SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat sistem keamanan siber sebagai bagian dari pengembangan layanan publik digital. Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan dengan perusahaan keamanan siber asal Korea Selatan, LSWare Inc., di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Kamis (9/7/2026), sebagai upaya mengurangi risiko kebocoran data dan serangan terhadap sistem pemerintahan berbasis digital.
Penguatan keamanan siber merupakan tindak lanjut kerja sama Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) dengan LSWare Inc. yang berfokus pada peningkatan keamanan digital serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia bidang teknologi informasi di lingkungan pemerintah daerah.
Seiring meningkatnya digitalisasi layanan pemerintahan, kebutuhan terhadap sistem perlindungan data juga semakin besar. Pemerintah daerah kini mengandalkan berbagai layanan berbasis teknologi informasi yang rentan terhadap ancaman seperti peretasan, ransomware, maupun kebocoran data apabila sistem keamanannya tidak diperkuat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati mengatakan percepatan transformasi digital harus diimbangi dengan perlindungan terhadap data pemerintah dan masyarakat.
“Keamanan siber menjadi elemen penting dalam menjaga kerahasiaan dan ketersediaan data pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, insiden keamanan digital dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Karena itu, peningkatan kapasitas keamanan siber menjadi bagian penting dalam pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
“Dengan penguatan kapasitas ini, tata kelola layanan digital di Sidoarjo diharapkan semakin responsif terhadap berbagai potensi risiko serangan siber,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, LSWare memaparkan berbagai solusi keamanan digital yang mencakup perlindungan server, manajemen akses istimewa (privileged access management), hingga manajemen kerentanan sistem. Perusahaan tersebut juga telah memperoleh sertifikasi keamanan siber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Direktur LSWare Indonesia Kim Mansun mengatakan pemerintah daerah menjadi salah satu sektor yang rentan terhadap serangan siber karena keterbatasan infrastruktur keamanan dan tenaga ahli.
“Secara khusus, pemerintah daerah sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur keamanan dan tenaga ahli sehingga membuat mereka lebih rentan terhadap serangan siber seperti ransomware, peretasan, dan kebocoran data,” ujarnya.
Ia berharap kerja sama tersebut dapat membantu pemerintah daerah membangun sistem digital yang lebih aman sehingga layanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik sekaligus menjaga kerahasiaan data.
Penguatan keamanan siber menjadi salah satu tantangan penting dalam transformasi digital pemerintahan. Selain menghadirkan layanan yang lebih cepat dan mudah diakses masyarakat, pemerintah juga dituntut memastikan sistem digital mampu melindungi data dari ancaman serangan siber yang terus berkembang. Karena itu, peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan layanan publik berbasis digital.
