SIDOARJO — Mabruro Tour and Travel meresmikan kantor pusat di Ruko Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (10/10/2026). Dalam peresmian tersebut, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan menjaga kepercayaan jamaah dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umrah.
Perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, Safira Nirmala, menekankan bahwa penyelenggara perjalanan ibadah perlu menjaga legalitas, mematuhi ketentuan pemerintah, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat.
“Kepercayaan jamaah harus terus dijaga dengan mengedepankan integritas, amanah, dan pelayanan yang baik. Selain itu, penyelenggara perjalanan ibadah juga perlu menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan kementerian maupun sesama penyelenggara, sehingga tercipta kerja sama yang saling mendukung,” ujar Safira, sebagaimana dikutip dalam siaran pers Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Pesan tersebut disampaikan saat Mabruro meresmikan kantor pusatnya di Sidoarjo. Perusahaan ini disebut telah memiliki cabang di sejumlah daerah di Jawa Timur, yakni Sidoarjo, Malang, Surabaya, Gresik, Ponorogo, dan Blitar.
Pembukaan kantor pusat di Pagerwojo menjadi bagian dari pengembangan usaha Mabruro di bidang layanan perjalanan ibadah haji dan umrah. Namun, siaran pers pemerintah daerah tidak mencantumkan nilai investasi pembangunan kantor, jumlah jamaah yang dilayani, maupun target penambahan pelanggan setelah peresmian.
Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana yang menghadiri acara tersebut berharap Mabruro dapat menjaga kualitas pelayanan kepada jamaah. Ia mengaku telah mengenal dan menggunakan layanan perusahaan itu sejak 2007 untuk perjalanan haji dan umrah.
“Saya mengenal Mabruro sejak tahun 2007 dan sudah beberapa kali menjalankan ibadah haji maupun umrah bersama Mabruro. Alhamdulillah, selama ini pelayanannya sangat baik. Dengan dibukanya kantor pusat di Sidoarjo, saya berharap Mabruro semakin berkembang, semakin sukses, dan terus menjaga kualitas pelayanannya kepada para jamaah,” kata Mimik.
Mimik juga berharap perusahaan tersebut dapat menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, khususnya untuk memfasilitasi perjalanan umrah bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat.
Harapan itu masih berupa peluang kerja sama. Dalam keterangan yang dirilis Pemkab Sidoarjo, belum dijelaskan bentuk program, mekanisme pelaksanaan, maupun kesepakatan resmi antara pemerintah daerah dan Mabruro.
Bagi calon jamaah, legalitas penyelenggara dan mutu pelayanan menjadi hal yang perlu diperhatikan ketika memilih biro perjalanan ibadah. Keterangan Kementerian Agama dalam acara tersebut menempatkan kepatuhan pada aturan dan kepercayaan jamaah sebagai hal yang harus dijaga oleh pelaku usaha.
Meski demikian, siaran pers peresmian kantor pusat ini tidak menyertakan rincian dokumen perizinan Mabruro atau hasil pemeriksaan kepatuhan perusahaan. Status legalitasnya karena itu tidak dapat disimpulkan hanya dari kegiatan peresmian tersebut.
Dengan kantor pusat baru di Buduran dan cabang di beberapa wilayah Jawa Timur, Mabruro menyatakan harapan agar jangkauan layanannya berkembang. Perkembangan tersebut tetap perlu diikuti informasi yang lebih terukur mengenai layanan, kepatuhan regulasi, dan perlindungan jamaah.
