SIDOARJO – Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi persoalan ketersediaan aset dan penentuan lokasi usaha strategis. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidoarjo menyoroti perlunya kesiapan operasional dan pemasaran produk lokal agar koperasi tidak hanya berhenti pada pembangunan gerai.
Persoalan tersebut dibahas dalam audiensi Bupati Sidoarjo Subandi dengan Kepala KPPN Sidoarjo Vicensia Retnasari beserta jajaran di ruang Opsroom Sekretariat Daerah Sidoarjo, Jumat (16/10/2026).
Subandi mengatakan pengembangan KDMP memerlukan dukungan lintas pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga desa. Menurut dia, penyediaan tempat usaha perlu disertai perencanaan kegiatan bisnis dan pemasaran produk UMKM maupun potensi lokal.
“Pengembangan KDMP harus kita dukung bersama. Tidak hanya membangun gerai, tetapi juga memastikan kegiatan usahanya berjalan, mampu memasarkan produk UMKM dan potensi lokal, serta memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa ketersediaan aset, pemilihan lokasi, dan strategi pemasaran perlu menjadi bagian dari perencanaan. Koordinasi lintas instansi diharapkan dapat membantu mencari solusi atas kendala yang dihadapi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan pendekatan tersebut, KDMP diharapkan berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi desa yang mampu mendorong perputaran uang di tingkat lokal.
Sementara itu, Vicensia Retnasari menyampaikan bahwa KPPN Sidoarjo telah melakukan monitoring dan evaluasi di sejumlah titik KDMP di Sidoarjo. Kegiatan tersebut menghasilkan masukan dari lapangan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pengembangan koperasi.
Menurut Vicensia, koordinasi diperlukan untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan di setiap lokasi. Ia juga menekankan pentingnya memastikan kesiapan operasional serta keberlanjutan usaha, bukan hanya pembangunan sarana fisik.
Meski demikian, keterangan resmi Pemkab Sidoarjo belum merinci lokasi KDMP yang telah dimonitor, bentuk kendala yang ditemukan di masing-masing titik, maupun jumlah koperasi yang sudah beroperasi. Belum ada pula target waktu penyelesaian persoalan aset dan lokasi usaha yang disampaikan dalam rilis tersebut.
Selain pengembangan KDMP, KPPN Sidoarjo menyebut sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penguatan ekonomi daerah. Fokusnya meliputi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), survei keekonomian debitur program Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta pembinaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
KPPN Sidoarjo juga memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan KDMP sebagai bagian dari dukungan terhadap program prioritas nasional.
Pemkab Sidoarjo dan KPPN berharap koordinasi serta pendampingan dapat berlanjut untuk mendukung tata kelola keuangan, penguatan UMKM, dan pelaksanaan program pemerintah.
Keberhasilan pengembangan KDMP selanjutnya akan bergantung pada penyelesaian persoalan aset, kesiapan tempat usaha, serta kemampuan koperasi menjalankan kegiatan bisnis secara berkelanjutan. Namun, belum ada indikator maupun data kinerja yang disampaikan untuk mengukur perkembangan tersebut di Sidoarjo.
