SIDOARJO, BeritaDarjo.com – Persoalan banjir, jalan rusak, dan pengelolaan sampah di Kecamatan Tulangan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Subandi meminta persoalan tersebut segera ditangani melalui koordinasi antardesa dan perangkat daerah, termasuk normalisasi saluran air serta pembenahan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).
Permintaan itu disampaikan Subandi saat audiensi bersama kepala desa se-Kecamatan Tulangan di Opsroom Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Selasa (20/10/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan di tingkat desa, mulai dari infrastruktur hingga pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Normalisasi masih berlangsung. Persoalan jalan, KDMP, dan sampah juga perlu menjadi perhatian. Saya berharap kerja sama antardesa dapat berjalan dengan baik,” ujar Subandi dalam keterangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.
Salah satu penanganan yang menjadi perhatian adalah normalisasi saluran air di sejumlah titik. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Alam (DPU BMSDA) Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Mahmud, menyebut tiga lokasi yang menjadi perhatian, yakni Afvoer Gedek di Desa Gelang, Afvoer Anak Sidokare di Desa Modong, serta Afvoer Kedungguling yang berada di Desa Singopadu dan Desa Grabagan.
Menurut Mahmud, penanganan saluran tersebut diperlukan untuk memperlancar aliran air sekaligus mengantisipasi potensi banjir. Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi antara dinas terkait, kecamatan, dan pemerintah desa agar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Penanganan saluran tersebut untuk kelancaran aliran air dan antisipasi potensi banjir. Saya harap kita (DPU BMSDA, Kecamatan, dan Desa) saling berkoordinasi agar penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan,” kata Mahmud.
Selain saluran air dan jalan rusak, pengelolaan sampah juga masuk dalam pembahasan. Pemerintah daerah menilai pembenahan TPS3R diperlukan agar sampah dapat dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan lingkungan di kawasan permukiman.
Camat Tulangan Moch. Andi Sulistiono juga menyebut jalan rusak dan banjir sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Namun, keterangan yang disampaikan dalam audiensi tersebut belum merinci jumlah ruas jalan yang rusak maupun tingkat kerusakan di setiap desa.
Pembahasan turut mencakup sejumlah kebutuhan administrasi dan pengembangan ekonomi desa. Desa Gelang disebut belum memiliki KDMP, sedangkan desa-desa lain menghadapi persoalan terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Ainur Rahman mengatakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) menjadi salah satu instrumen dukungan pemerintah kabupaten untuk pembangunan desa. Ia meminta setiap desa menggunakan bantuan tersebut sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing.
Ainur juga menyampaikan rencana kenaikan BKK pada 2027 menjadi Rp600 juta per desa atau kelurahan. Menurutnya, peningkatan bantuan itu diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan desa dan kota.
Kabupaten Sidoarjo memiliki 346 desa, dengan 22 desa di antaranya berada di Kecamatan Tulangan. Meski demikian, audiensi tersebut belum memuat jadwal penyelesaian persoalan banjir dan jalan rusak, rincian anggaran penanganan infrastruktur, maupun target pembenahan TPS3R di wilayah tersebut.
Karena itu, tindak lanjut dari koordinasi pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk mengetahui perkembangan penanganan persoalan yang berdampak langsung pada lingkungan dan aktivitas warga Tulangan.
