SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong Forum Corporate Social Responsibility (CSR) memperkuat peran dunia usaha dalam pembangunan daerah, termasuk membantu mengatasi pengangguran dengan membuka kesempatan kerja bagi warga lokal. Penguatan forum ini dibahas dalam audiensi bersama perwakilan perusahaan dan jajaran pemerintah daerah di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Senin (26/10/2026).
Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, kerja sama antara pemerintah dan perusahaan diperlukan agar kontribusi dunia usaha dapat diarahkan pada kebutuhan masyarakat. Ia menyoroti persoalan pengangguran yang perlu ditangani melalui komunikasi dan koordinasi dengan perusahaan yang beroperasi di Sidoarjo.
“Komunikasi dengan perusahaan harus terus dibangun. Kita ingin masyarakat Sidoarjo juga mendapatkan kesempatan bekerja di daerahnya sendiri,” ujar Subandi.
Menurut Subandi, perusahaan diharapkan memberikan kesempatan kerja kepada warga lokal sesuai kebutuhan tenaga kerja dan ketentuan yang berlaku. Namun, keterangan dalam audiensi tersebut belum merinci target penyerapan tenaga kerja, jenis pekerjaan yang tersedia, maupun program khusus yang akan dijalankan untuk mengurangi pengangguran.
Selain persoalan ketenagakerjaan, Pemkab Sidoarjo ingin memperkuat pengelolaan CSR melalui mekanisme satu pintu. Forum CSR diharapkan menjadi wadah penyaluran dan pelaporan bantuan perusahaan agar program yang dijalankan lebih terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.
Subandi menyebut penguatan CSR semakin diperlukan di tengah berkurangnya dana transfer ke kas daerah dari pemerintah pusat. Karena itu, kontribusi perusahaan diharapkan dapat membantu mendukung program prioritas yang tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga persoalan sosial, lingkungan, dan pendidikan.
Saat ini, jumlah perusahaan di Sidoarjo disebut mencapai sekitar 6.000 perusahaan. Menurut Subandi, potensi kontribusi dari dunia usaha tersebut perlu dikelola agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia juga meminta program CSR diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah. Salah satu bidang yang menjadi perhatian adalah infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM SDA) dinilai perlu diperkuat agar dukungan perusahaan dapat diarahkan pada kebutuhan yang jelas.
Dalam audiensi tersebut, Subandi turut mengusulkan skema pembagian pembiayaan dengan komposisi 70 persen dari pemerintah dan 30 persen dari CSR. Skema itu masih perlu dibahas dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan masing-masing pihak.
“Jangan sampai programnya berjalan sendiri-sendiri. Kita rumuskan bersama agar kontribusi CSR tepat sasaran, dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Forum CSR juga diharapkan menjadi ruang koordinasi untuk membahas penataan wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang dan masterplan daerah. Perencanaan kawasan industri, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pelayanan perlu diselaraskan agar pertumbuhan ekonomi tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.
Ketua Forum CSR Sidoarjo, Herti, mengatakan forum tersebut dibentuk untuk memperkuat kontribusi dunia industri dalam pembangunan kabupaten. Ia berharap tata kelola CSR semakin baik dan sinergi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dapat berjalan lebih efektif.
Subandi menegaskan bahwa Forum CSR harus berfungsi nyata, bukan sekadar menjadi wadah formal. Penyaluran dan pelaksanaan program perlu dikoordinasikan melalui satu pintu agar arah kegiatan dan manfaatnya lebih jelas.
Sejauh ini, belum ada rincian mengenai target penurunan pengangguran, jumlah warga lokal yang akan diprioritaskan, maupun jadwal pelaksanaan program CSR yang secara khusus menyasar ketenagakerjaan. Kejelasan tindak lanjut tersebut akan menjadi bagian penting untuk menilai dampak forum terhadap kesempatan kerja dan kebutuhan masyarakat Sidoarjo.
