Indeks integritas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2025 tercatat sebesar 72,82 dan masuk kategori rentan. Sementara itu, nilai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) baru mencapai 59,88. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam memperkuat pencegahan korupsi, terutama pada sektor perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik.
Data tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo Subandi dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Integritas Terpadu bertema Penguatan Budaya Antisuap dan Antigratifikasi di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (5/11/2026). Kegiatan tersebut diselenggarakan Pemkab Sidoarjo bersama KPK dan Pengadilan Negeri Sidoarjo.
Selain hasil SPI dan UPG, Subandi juga menyampaikan bahwa nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Sidoarjo pada 2025 mencapai 88,8. Nilai tersebut menunjukkan upaya pencegahan korupsi berada dalam kategori baik.
Namun, capaian MCP tersebut belum sejalan dengan hasil penilaian integritas yang masih berada dalam kategori rentan. Subandi menilai kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pelayanan publik.
“Data tersebut menunjukkan tingkat kerawanan korupsi masih cukup tinggi. Sistem pencegahan harus terus diperkuat dan tata kelola pelayanan publik harus semakin bersih dari penyalahgunaan wewenang, suap maupun gratifikasi,” ujarnya.
Menurut Subandi, praktik suap dan gratifikasi tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Praktik tersebut dinilai berpotensi menghambat investasi dan merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik.
Ia secara khusus menyoroti tiga sektor yang dinilai masih rentan terhadap praktik korupsi, yakni perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik.
Untuk memperkuat pencegahan, Pemkab Sidoarjo menyatakan telah menerapkan kebijakan tanpa toleransi atau zero tolerance terhadap gratifikasi melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi bagi Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo.
Subandi juga menekankan tiga langkah yang perlu dilakukan seluruh jajaran pemerintahan. Pertama, menjadikan pimpinan dan aparatur sipil negara (ASN) sebagai teladan dalam menjaga integritas. Kedua, memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan edukasi antikorupsi. Ketiga, menyediakan akses yang mudah dan aman bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran.
Ia meminta komitmen tersebut diterapkan mulai dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga kepala desa.
“Komitmen membangun integritas harus dilakukan bersama-sama mulai dari kepala OPD, camat hingga kepala desa. Kita harus berani berubah dan terus berbenah,” katanya.
Subandi juga menyebut transformasi pemerintahan digital terus dilakukan untuk mempermudah pengawasan dan meminimalkan potensi kebocoran dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, Ridwan, mengatakan lembaganya telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan memperkuat pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Menurut Ridwan, pelayanan melalui PTSP dilakukan tanpa meminta imbalan kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran pengadilan untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Johnson Ridwan Ginting, mengapresiasi inisiatif Pemkab Sidoarjo dan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam memperkuat budaya antikorupsi.
Meski berbagai kebijakan pencegahan telah disampaikan, tantangan berikutnya adalah memastikan penerapannya berjalan konsisten, terutama pada sektor pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Perbaikan hasil penilaian integritas dan pengendalian gratifikasi juga menjadi indikator penting untuk melihat efektivitas upaya tersebut.
