Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menghapuskan denda keterlambatan pembayaran sejumlah pajak daerah mulai 5 November 2026 hingga 30 Maret 2027. Melalui kebijakan ini, wajib pajak cukup melunasi pokok pajak tanpa dikenakan denda dan tidak perlu mengajukan permohonan penghapusan.
Program yang diberlakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo tersebut mencakup Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta sejumlah jenis Pajak Daerah Lain (PDL).
Untuk PBB-P2 dan BPHTB, penghapusan denda berlaku hingga masa pajak 2026. Sementara itu, untuk kelompok PDL, pembebasan denda mencakup tunggakan sampai tahun pajak 2025 serta masa pajak Januari hingga September 2026.
Adapun jenis PDL yang mendapatkan fasilitas tersebut meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Kelompok PBJT mencakup pajak makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.
Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan kebijakan penghapusan denda tersebut ditujukan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran pajak daerah.
“Program ini kami hadirkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat melunasi kewajiban pajaknya tanpa terbebani denda. Kami berharap masyarakat memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya,” ujar Subandi.
Menurutnya, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Penerimaan tersebut berkontribusi terhadap pembiayaan infrastruktur, pelayanan publik, kesehatan, dan pendidikan.
Karena itu, pemerintah daerah berharap penghapusan denda dapat mendorong wajib pajak yang masih memiliki tunggakan untuk segera menyelesaikan kewajibannya.
Subandi juga menyampaikan bahwa pembayaran pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Kepatuhan wajib pajak dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program pemerintah yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Untuk memudahkan pembayaran, BPPD Sidoarjo menyediakan sejumlah kanal transaksi. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui layanan perbankan, gerai ritel modern, serta platform digital seperti QRIS dan virtual account.
Informasi lebih lanjut mengenai program penghapusan denda dan layanan pajak daerah dapat diakses melalui kanal resmi BPPD Sidoarjo di bit.ly/BPPDKabSidoarjo.
Dengan masa program yang berlangsung hingga 30 Maret 2027, masyarakat yang memiliki tunggakan pajak perlu memperhatikan jenis pajak dan batas masa pajak yang mendapatkan fasilitas penghapusan denda. Sebab, tidak seluruh jenis pajak memiliki cakupan periode tunggakan yang sama.
