SIDOARJO – Luberan lumpur di titik P10D kawasan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) mengancam jalur rel kereta api dan Jalan Raya Porong setelah terjadi sejak Jumat (10/7/2026). Pemerintah bersama PPLS kini melakukan penanganan darurat melalui peninggian tanggul untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap keselamatan masyarakat dan kelancaran transportasi.
Titik P10D berada di sisi utara dan barat pusat semburan lumpur serta berdekatan dengan dua jalur transportasi vital. Kondisi tersebut membuat penanganan harus dilakukan secepat mungkin agar luberan tidak meluas ke kawasan strategis.
Saat meninjau lokasi pada Senin (13/7/2026), Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana meminta PPLS segera menghadirkan solusi yang tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga mampu mencegah kejadian serupa terulang.
“Segera carikan solusinya dan selesaikan agar wargaku selamat. Warga yang tertimpa bencana 20 tahun lalu belum selesai, jangan sampai terulang,” ujarnya.
Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan DPR RI agar penanganan luberan lumpur dapat diselesaikan secepat mungkin.
Dalam peninjauan tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai keterlambatan penanganan berpotensi mengganggu transportasi publik maupun distribusi logistik karena lokasi luberan berada di dekat jalan nasional dan jalur kereta api.
Menurutnya, pemerintah perlu mempercepat pembuangan air lumpur ke Sungai Porong serta memperkuat seluruh tanggul agar risiko jebol dapat diminimalkan. Ia juga mengusulkan penerapan sistem peringatan dini (early warning system) bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terdampak sehingga proses evakuasi dapat dilakukan lebih cepat apabila kondisi darurat kembali terjadi.
Sementara itu, Ketua Tim Perencanaan Teknik PPLS Arif Firmanto menjelaskan luberan dipicu oleh penurunan tanah pada tanggul. Berdasarkan hasil pengukuran, penurunan di titik tersebut rata-rata mencapai sekitar 0,5 meter per tahun.
Ia mengatakan kondisi geologi kawasan Sidoarjo yang berupa endapan sedimen serta keberadaan sesar aktif menjadi penyebab rendahnya daya dukung tanah sehingga tanggul memerlukan penanganan dan evaluasi secara berkala.
Sebagai langkah awal, PPLS melakukan peninggian tanggul sekitar satu meter menggunakan alat berat. Penanganan tersebut masih bersifat sementara sambil menunggu hasil kajian teknis untuk menentukan desain tanggul permanen yang lebih aman.
Arif juga memastikan luberan bukan disebabkan meningkatnya volume semburan lumpur. Berdasarkan data PPLS, volume semburan saat ini berkisar 27.000 hingga 32.000 meter kubik per hari, jauh lebih rendah dibanding awal bencana yang pernah mencapai sekitar 100.000 hingga 120.000 meter kubik.
Meski demikian, kondisi penurunan tanggul tetap menjadi perhatian karena berpotensi mengancam infrastruktur vital apabila tidak ditangani secara menyeluruh. Pemerintah berharap langkah darurat yang dilakukan saat ini dapat menjaga keamanan kawasan sambil menyiapkan solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko luberan lumpur di masa mendatang.
