SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mengerjakan peningkatan Jalan Raya Bluru Kidul sebagai upaya mengatasi banjir yang selama ini mengganggu akses masyarakat menuju pusat pelayanan publik. Proyek yang ditinjau pada Senin (13/7/2026) itu tidak hanya memperlebar jalan menjadi 11 meter, tetapi juga membangun sistem drainase baru agar genangan tidak kembali terjadi saat musim hujan.
Jalan Raya Bluru Kidul merupakan salah satu ruas penting di Kecamatan Sidoarjo yang menghubungkan masyarakat dengan sejumlah fasilitas pelayanan, termasuk Mal Pelayanan Publik (MPP). Selama bertahun-tahun, kawasan tersebut menjadi titik langganan banjir sehingga aktivitas warga dan arus lalu lintas kerap terganggu ketika hujan turun.
Melalui proyek ini, pemerintah tidak hanya meninggikan badan jalan, tetapi juga melakukan revitalisasi drainase secara menyeluruh. Secara teknis, jalan akan diperlebar menjadi 11 meter dengan perkerasan beton (rigid pavement) selebar 6 meter, serta dilengkapi bahu jalan dan trotoar di kedua sisi.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun Detail Engineering Design (DED) sistem pembuangan air menuju sungai. Kajian tersebut mencakup kemungkinan pembangunan tanggul untuk mengantisipasi banjir rob yang berpotensi memengaruhi kawasan Bluru Kidul.
Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan peninggian badan jalan saja tidak cukup apabila sistem drainase belum mampu mengalirkan air secara optimal.
“Meninggikan jalan saja tidak cukup. Drainasenya harus terkoneksi ke saluran pembuangan akhir di sungai agar aliran air lancar. Antisipasi pasang air laut (rob) juga sedang kami kaji sebagai solusi jangka panjang,” ujarnya.
Seiring pembangunan fisik, pemerintah juga akan melakukan penataan kawasan di sepanjang Jalan Raya Bluru Kidul. Badan jalan dan bahu jalan akan difungsikan sepenuhnya untuk lalu lintas kendaraan sehingga aktivitas yang menggunakan ruang milik jalan akan ditertibkan.
Pendataan terhadap bangunan yang berada di ruang milik jalan akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah desa, kecamatan, serta pengurus RT dan RW. Pemerintah menyatakan pendekatan persuasif akan menjadi prioritas dalam proses penataan tersebut.
“Kami data dulu secara humanis melibatkan pemerintah desa. Penataan ini dilakukan agar fungsi jalan kembali optimal, namun hak-hak masyarakat juga tetap kami perhatikan,” kata Subandi.
Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan selesai pada Desember 2026. Penyelesaian proyek akan bergantung pada kondisi cuaca dan kinerja pelaksana agar seluruh pekerjaan memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Selain meningkatkan kualitas infrastruktur, proyek ini juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah meminta kontraktor memprioritaskan tenaga kerja asal Sidoarjo selama proses pembangunan sehingga proyek yang dibiayai APBD tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga membuka peluang kerja bagi warga setempat.
