SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengajukan kebutuhan anggaran sekitar Rp209,5 miliar kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat penanganan banjir tahunan, Senin 4 Mei 2026.
Pengajuan tersebut disampaikan dalam audiensi Bupati Sidoarjo Subandi dengan Kepala BNPB di Jakarta sebagai upaya mencari dukungan penanganan banjir yang selama ini menjadi persoalan rutin di sejumlah wilayah.
Beberapa daerah yang menjadi langganan banjir di antaranya Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin dan Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi, yang memiliki karakter wilayah dataran rendah sehingga mudah tergenang.
Bupati Sidoarjo Subandi menyebut penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Persoalan banjir ini tidak bisa kita selesaikan sendiri. Harus ada kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah,” ujarnya dalam audiensi tersebut.
Sejumlah langkah penanganan sebenarnya telah dilakukan, mulai dari normalisasi sungai hingga pengoperasian rumah pompa di titik rawan banjir. Namun, upaya tersebut dinilai masih perlu diperkuat agar hasilnya lebih optimal.
Dalam pengajuan tersebut, pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas infrastruktur pengendali air, termasuk normalisasi sungai, penambahan dan peningkatan kapasitas pompa, serta perbaikan saluran drainase.
Selain itu, kebutuhan anggaran juga mencakup pengadaan pompa portable dan sarana pendukung penanggulangan bencana untuk mempercepat respons di lapangan.
Pemerintah daerah berharap kolaborasi dengan BNPB dapat menghasilkan solusi konkret sehingga persoalan banjir tahunan di Sidoarjo dapat ditangani lebih efektif dan berkelanjutan.
